AD/ART

Print
Category: Profil Organisasi
Published Date Written by catur

ANGGARAN DASAR

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

 

1.       Organisasi ini bernama MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH disingkat MES, dengan sebutan dalam bahasa Inggris The Society For Islamic Economy.

2.       MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah.

 

                               Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

 

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat memiliki perwakilan di seluruh Indonesia dan/atau di luar negeri.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

ASAS

 

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH ini didirikan berasaskan Syariah Islam, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial

 

                                           Pasal 4

 

                                          TUJUAN

 

Tujuan dari  MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah terciptanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengikuti syariah Islam secara kaffah.

 

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

VISI

 

Visi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistim ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia.

Pasal 6

MISI

 

1.       Membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah

2.       Mewujudkan silaturrahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.

3.       Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan.

4.       Meningkatkan hubungan antara anggota dan otoritas yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.

5.       Meningkatkan kegiatan untuk membentuk Sumber Daya Insani yang mempunyai ahklak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

JENIS ANGGOTA

 

1.       Anggota Perorangan adalah Warga Negara Indonesia atau Asing yang mempunyai keahlian, komitmen dan dedikasi dalam pengembangan ekonomi syariah dan menyatakan dirinya menjadi anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

2.       Anggota Lembaga adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk lembaga atau Badan Usaha yang bergerak di bidang kegiatan atau tertarik dengan bidang kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah Islam

3.       Anggota Kehormatan adalah seseorang yang bukan anggota perorangan namun karena pengetahuan, pengalaman, komitmen dan dedikasi serta jasa-jasanya di bidang ekonomi syariah atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

 

Pasal 8

TATA CARA MENJADI ANGGOTA

 

1.        Calon anggota yang berminat menjadi Anggota Lembaga atau Anggota Perorangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH wajib mengajukan permohonan menjadi anggota kepada pengurus.

2.        Anggota Kehormatan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH ditentukan oleh RUTA berdasarkan referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Anggaran Dasar ini.

3.        Keanggotaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH disahkan oleh pengurus.

4.        Pengurus berhak menolak dan atau membatalkan permohonan suatu keanggotaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

 

Pasal 9

                              HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

1.       Anggota Perorangan  memiliki 1 (satu) hak suara dan memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan pengurus MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

2.       Anggota lembaga yang diwakili secara sah, memiliki 1 (satu) hak suara dan memiliki hak untuk memilih anggota dewan pengurus MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

3.       Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara, namun memiliki/mempunyai hak bicara, dan hak dipilih menjadi anggota pengurus MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

4.       Setiap Anggota mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

5.       Setiap Anggota berhak untuk memperoleh atau meminta bantuan atau bimbingan dalam kegiatan yang berkaitan dalam ekonomi syariah.

6.       Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berkewajiban:

a.       Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

b.      Memahami dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

c.       Berperan serta, baik tenaga, pikiran dan waktu untuk mencapai tujuan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

d.      Membayar iuran-iuran anggota.

 

Pasal 10

KEANGGOTAAN BERAKHIR

 

1.       Keanggotaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berakhir bila:

a.       Pengunduran diri atas permintaan sendiri.

b.      Diberhentikan oleh pengurus, karena:

-Melakukan tindakan yang merugikan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

-Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

c.       Berhalangan tetap

 

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

ORGANISASI

 

Struktur organisasi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH terdiri atas:

1.       Rapat Umum Anggota

2.       Pengurus

 

Pasal 12

RAPAT UMUM ANGGOTA

 

1.       Kekuasaan tertinggi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berada pada Rapat Umum Anggota.

2.       Rapat Umum Anggota terdiri dari:

a.       Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di bawah ini;

b.      Rapat Umum Luar Biasa Anggota (RULBA) MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH di luar Rapat Umum Tahunan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

3.       Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berarti baik Rapat Umum Tahunan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH maupun Rapat Umum Luar Biasa Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

 

Pasal 13

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM ANGGOTA

 

1.       Rapat umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH harus diadakan sedikitnya sekali setahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Dzulhijah setiap Tahun dan pada setiap waktu sebagaimana dianggap perlu oleh pengurus atau oleh para Anggota Lembaga MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang bersama-sama mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) jumlah Anggota Lembaga MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, demikian dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada pengurus dengan menyebutkan pembicaraan yang diusulkan.

2.       Wewenang tertinggi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH diberikan kepada Rapat Umum Anggota yang dipimpin oleh Ketua Umum.

3.       Acara Rapat Umum Tahunan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH harus meliputi hal-hal berikut:

                                                   i.      Laporan pertangguangjawaban tahunan Pengurus

                                                 ii.      Laporan pertanggungjawaban keuangan;

                                                iii.      Pemilihan pengurus bilamana diperlukan.

4.       Pengurus berkewajiban untuk mengadakan Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH  dalam waktu satu bulan setelah diterimanya permohonan tersebut.

5.       Jika dalam jangka waktu satu bulan tersebut di atas tidak dilakukan rapat oleh Pengurus, maka anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH  yang menandatangani permohonan tersebut berhak untuk mengadakan sendiri Rapat umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH. Rapat yang diadakan dengan cara demikian mengangkat seorang ketua dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

6.       Semua panggilan untuk Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH harus dilakukan oleh Pengurus tanpa mengurangi ketentuan pada ayat 1 di atas dengan surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima yang layak dan/atau melalui dua media massa yang berperedaran nasional. Panggilan tersebut harus dikirim kepada Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH  sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal yang ditentukan untuk Rapat itu, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

7.       Rapat Umum Anggota adalah sah jika rapat itu dihadiri dan/atau diwakili oleh sedikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) seluruh jumlah Anggota Lembaga dan Anggota Perorangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

8.       Para anggota pengurus atau pihak lain yang bukan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH tidak berhak untuk bertindak sebagai kuasa anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dalam Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dan suara yang dikeluarkan oleh mereka dianggap tidak sah.

9.       Setiap anggota yang memiliki hak suara serta hadir dan/atau mewakili dalam Rapat umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berhak mengeluarkan satu suara dan satu suara untuk setiap anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang memiliki hak suara yang diwakilinya.

10.   Keputusan Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 51% (lima puluh satu persen) suara yang dikeluarkan secara sah.

11.   Setiap pembicaraan dan keputusan Rapat umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH harus dibuatkan berita acara yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua dan sedikitnya seorang anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang hadir dalam rapat.

 

 

 

              BAB VI

PENGURUS, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

 

Pasal 14

PENGURUS

 

1.       MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH diurus oleh pengurus yang terdiri dari Pengurus Lengkap dan Pengurus Harian. Pengurus lengkap terdiri dari:

a.       Ketua Umum;

b.      Ketua;

c.       Sekretaris Umum

d.      Sekretaris;

e.      Bendahara Umum;

f.        Bendahara;

2.       Tugas masing-masing jabatan:

a.       Ketua Umum dan salah seorang ketua mewakili MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak mengikat MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dalam tindakan mengenai pengurusan maupun tindakan-tindakan yang melibatkan harta kekayaan dengan pembatasan sebagai berikut:

-          Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak milik MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH;

-          Menjamin dengan cara apapun harta milik MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

-          Meminjam dengan cara apapun atas nama MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH;

-          Diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Tahunan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

b.      Ketua Umum bersama Sekretaris Umum dan Bendahara Umum melaksanakan tugas harian Dewan Pengurus.

c.       Ketua Umum mengadakan dan memimpin rapat Dewan Pengurus.

d.      Ketua Umum memberikan laporan kegiatan Organisasi dalam Rapat Umum Anggota.

e.      Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, salah seorang Ketua harus melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum.

f.        Sekretaris Umum bertugas untuk:

-          Mengatur rapat-rapat, membuat berita acara Rapat Umum Tahunan Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dan Rapat Umum  Luar Biasa Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dan mengatur penyebaran berita acara tersebut kepada semua anggota bersangkutan;

-          Memelihara tata usaha keanggotaan, permohonan, pendaftaran, pencatatan, iuran/biaya para anggota;

-          Sekretaris Umum membuat berita acara risalah-risalah rapat anggota dan rapat Dewan Pengurus.

-          Dalam hal Ketua Umum dan Ketua tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, Sekretaris harus melaksanakan tugas Ketua umum.

g.       Bendahara umum bertugas untuk:

-          Memimpin Bendahara dalam menyelenggarakan tata-usaha keuangan dan pembukuan kegiatan Organisasi, termasuk menagih dan menerima semua iuran, menerima semua sumbangan dan melakukan pembayaran-pembayaran;

-          Menggalang sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan Organisasi

-          Membuat laporan keuangan dari semua kegiatan Organisasi yang telah diaudit untuk disampaikan dalam Rapat Umum Anggota.

-          Membuat pembukuan dan laporan kekayaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

-          Dalam hal Ketua Umum dan Ketua serta Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, Bendahara Umum harus melaksanakan tugas Ketua umum

3.       Pengurus menyusun prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

4.       Para anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

5.       Para anggota Pengurus mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir para anggota Pengurus dapat diangkat kembali, kecuali Ketua umum yang hanya dapat diangkat untuk dua masa jabatan secara berturut-turut.

 

Pasal 15

PENGURUS HARIAN

 

1.       Pengurus harian terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, sekretaris dan Bendahara.

2.       Pengurus Harian berhak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih karyawan yang bukan anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH untuk bekerja secara penuh pada MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dan membayar gaji/imbalan kepada orang tersebut.

 

Pasal 16

DEWAN PENASEHAT

1.       Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai penasehat dan pendukung nyata bagi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

2.       Keanggotaan Dewan Penasehat dipilih dari para Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang memiliki semangat dan mendukung pengembangan ekonomi syariah serta sumber dana yang kuat.

3.       Dewan Penasehat diangkat dan diberhentikan oleh pengurus

 

Pasal 17

               DEWAN PAKAR

 

1.       Dewan Pakar adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai penasehat, narasumber atau penyumbang gagasan untuk pengembangan ekonomi syariah.

2.       Keanggotaan Dewan Pakar dipilih diantara Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang memiliki keahlian yang dianggap bermanfaat bagi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

3.       Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.

 

BAB VII

ORGANISASI WILAYAH

Pasal 18

1.         MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dapat memiliki organisasi wilayah baik di dalam maupun di luar negeri.

2.         ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi Wilayah MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VIII

KEUANGAN

                Pasal 19

SUMBER KEUANGAN

 

1.       Keuangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH diperoleh dari:

a.       Iuran permulaan dan berkala anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH;

b.      Infaq, wakaf dan Hibah anggota, termasuk bagian dari dana pemurnian, pengelolaan dana secara syariah;

c.       Sumbangan-sumbangan baik dari Pemerintah maupun dari badan-badan swasta yang tidak mengikat.

d.      Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

2.       Hanya kekayaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang dapat dibebani hutang-hutang MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH. Para anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH bertanggung jawab kepada MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH untuk iuran dan biaya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini maupun untuk kewajiban keuangan lainnya sebagaimana akan ditetapkan oleh para anggota dalam Rapat umum Anggota atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

3.       Keuangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dikelola oleh bendahara.

 

Pasal 20

LAPORAN KEUANGAN

 

1.       Tahun buku MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dimulai pada tanggal pendirian MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH  sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan berakhir sebelum tanggal ulang tahun (anniversary) berikutnya.

2.       Dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku, pengurus wajib menyusun laporan tahunan, termasuk laporan pemasukan, pengeluaran dan neraca yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

3.       Laporan Keuangan tersebut disampaikan dan disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Anggota.

 

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

              Pasal 21

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan untuk mengatur hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga harus disusun oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

 

 

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1.       Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

2.       Pada rapat Umum Luar Biasa Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH tersebut sedikitnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah Anggota Lembaga dan Anggota Perorangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH harus hadir dan/atau diwakili, dan keputusan untuk mengubah anggaran dasar harus disetujui oleh sedikitnya 65%(enam puluh lima persen) dari seluruh jumlah Anggota Lembaga dan Anggota Perorangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.

3.       Jika pada rapat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas quorum tidak tercapai, maka secepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat tersebut dapat diadakan Rapat kedua untuk membicarakan perubahan yang diusulkan, sepanjang 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh Anggota Lembaga dan Anggota Perorangan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH hadir dan/atau diwakili pada Rapat Umum Luar Biasa Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH kedua ini, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jumlah anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang hadir.

4.       Untuk pertama kali Anggaran Dasar MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dapat diubah oleh pengurus pertama MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah organisasi ini didirikan.

Friday the 24th. 888Poker. Memasyarakatkan Ekonomi Syariah, Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat
Copyright 2012

©